“Maaf Erdogan, Kami tidak Kenal Lawan Politik Anda”

Arogansi Erdogan Melawan ‘Fobia Gulen’ Makin Menjadi-jadi.

 

Image beriatagar.id
Ilustrasi beriatagar.id

 

PANGGILAN dari SURAU – “Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi atau mengedepankan politik bebas-aktif. Tentunya kita juga tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri siapapun”.

Itulah penolakan Pemerintah RI atas permintaan Turki untuk menutup sembilan sekolah di Indonesia yang dianggap berafiliasi dengan Turki, seperti disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Sebelumnya, kedutaan besar Turki di Indonesia, dalam siaran persnya meminta pemerintah menutup sembilan sekolah. Sekolah itu: 1) Pribadi Bilingual Boarding School, Depok; 2) Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung; 3) Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang Selatan; 4) Semesta Bilingual Boarding School, Semarang.

Sisanya adalah, 5) Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Yogyakarta; 6) Sragen Bilingual Boarding School, Sragen; 7) Fatih Boy’s School, Aceh; 8) Fatih Girl’s School, Aceh; 9) Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan.

Sekolah tersebut menurut pemerintah Turki, terafiliasi dengan Pacific Nations Social and Economic Development Association (Pasiad). Nah Pasiad ini dituding oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, terkait dengan Feto alias Fethullah Terrorist Organisation. Kelompok yang dipimpin Fethullah Gulen, kawan yang kemudian menjadi musuh politik Erdogan.

Kelompok ini dituduh penguasa Turki sebagai dalang kudeta militer yang gagal, 16 Juli lalu. Permintaan penutupan lembaga yang dicap teroris itupun, tak cuma terjadi di Indonesia. Menurut laporan Reuters, Erdogan juga mendesak Kenya dan Somalia, serta Jerman, untuk membekukan lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Dari Nairobi, pemerintahan Kenya menyatakan penolakan terhadap permintaan Turki tersebut. Pemerintah Jerman juga menolak penutupan 14 sekolah menengah yang ditengarai terkait Gulen.

Sedang di Mogadishu, kabinet Pemerintah Somalia menggelar rapat khusus untuk mempertimbangkan permintaan Erdogan, menutup sekolah dan rumah sakit yang terkait Pasiad. Guru maupun murid di dua asrama sekolah yang terkait dengan Gulen di Somalia itu diminta keluar dari sekolah dalam waktu tujuh hari.

 

Membabi Buta

Setelah kudeta yang gagal di Turki, Erdogan memang membabi buta membersihkan semua aparat dari pengaruh Gulen. Ia seperti terkena fobia bila mendengar nama lawan politiknya itu, sehingga semua hal yang berbau Gulen dianggap teroris. Secara resmi Turki sudah mendakwa 99 dari 360 jenderal militer terlibat dalam kudeta gagal.

Media massa juga dibungkam, 24 stasiun televisi dan radio dicabut izin operasinya. Kartu pers untuk 34 wartawan yang bertugas meliput di Kantor Perdana Menteri pun ikut dicabut. Tudingannya sama: dicurigai berhubungan dengan Gulen.

PNS di Turki ikut jadi korban. Sebanyak 9.000 orang, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Keluarga dan Kebijakan Sosial, Kementerian dalam Negeri, termasuk polisi dibekukan status kepegawaiannya.

Kementerian Pendidikan, juga porak poranda. Sebanyak 15.200 pegawai negeri sipil dibekukan, dan harus menjalani proses pemeriksaan, apakah mereka terlibat gerakan Gulen atau tidak. Izin mengajar sedikitnya 21.000 guru swasta, juga dicabut.

Baca Juga :   Juragannya jadi Presiden, Israel Berani Bilang, KEMERDEKAAN PALESTINA TAMAT

Dewan Pendidikan Tinggi memerintahkan 1.577 dekan seluruh perguruan tinggi di Turki untuk mengundurkan diri. Dewan ini juga melarang akademisi bepergian ke luar negeri.

Sektor pendidikan bisa dibilang paling banyak korbannya, mengingat Kementerian Pendidikan paling dekat dengan Pasiad. Lembaga nirlaba yang lahir di Istanbul, Turki, tersebut sebenarnya tak asing bagi penggerak pendidikan dan gerakan sosial di Indonesia,

Asosiasi Solidaritas Sosial Ekonomi dan Pembangunan untuk negara-negara Pasifik ini, rajin memberikan penghargaan kepada talenta muda di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Sejumlah tokoh pernah mendapatkan penghargaan Pasiad.

Pasiad setidaknya telah memberikan penghargaan kepada tiga intelektual Indonesia. Mereka adalah Dr. Dipo Alam, mantan Sekjen Organisasi Negara-negara Berkembang 8 (D-8), Prof. dr. Fasli Jalal, P.hD , mantan Wakil Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Juga Anies Baswedan Ph.D, motor Gerakan Indonesia Mengajar–mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun kesembilan sekolah yang diminta Turki untuk ditutup, semula bekerja sama dengan Pasiad. Namun kerja sama telah berakhir pada Juli 2015. Sejumlah guru asal Turki yang dibawa Pasiad, masih mengajar di beberapa sekolah dengan ikatan kontrak dalam kapasitas pribadi. Ketika pemerintah Turki membekukan Pasiad, pada November 2015, sudah tidak ada kerja sama antara Pasiad dengan lembaga pendidikan di Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, pun tegas menolak permintaan Turki tersebut. Menurut Muhadjir, sembilan sekolah itu telah mengantongi izin pemerintah. Kementerian Pendidikan juga akan menggunakan izin itu sebagai perlindungan. Sekolah itu memakai kurikulum nasional. Siswa mereka juga warga negara Indonesia. Tentu akan dilindungi pemerintah sesuai UUD 1945.

Tudingan terkait terorisme, tentu sangat mengganggu nama baik sekolah-sekolah tersebut. Di sembilan sekolah tersebut tidak ada mata pelajaran terorisme maupun Gulenisme. Dan sesungguhnya cap Erdogan terhadap Pasiad yang terkait Feto, sampai saat inipun belum terbukti.

 

Ajak Negara Lain Berpihak

Tudingan tersebut murni urusan dalam negeri pemerintahan Erdogan, melawan pesaing politiknya. Tentu tidak pada tempatnya bila Erdogan mengeksploitasi fobia dunia terhadap terorisme, mengajak negara lain berpihak kepadanya dalam menyudutkan Gulen. Singkatnya, sangat arogan bila Erdogan beranggapan semua negara mau di-fait accompli untuk mengecap Gulen sebagai teroris, sebelum ada bukti di pengadilan.

Penolakan pemerintah Indonesia tersebut patut diapresiasi positif. Kedaulatan Indonesia memang tidak bisa dicampuri negara manapun. “Indonesia tidak pernah ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Demikian pula sebaliknya. Negara lain juga harus menghormati urusan dalam negeri Indonesia.” Demikian Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Jadi, Turki silakan membenahi kondisi dalam negerinya. Tidak perlu melibatkan negara lain agar seolah-olah sepakat dengan penguasa Turki, menganggap lawan politik Erdogan sebagai teroris.

Maaf kami tidak kenal lawan politik Anda. Fethullah Gulen itu siapa? (pds)

oleh Kiagus Aulianshah
via beritagar.id